Musrenbang RKPD 2023, Bupati: Menuju Kebangkitan Ekonomi Daerah

Tanjung, Prokopim Setda KLU- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) bertujuan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi serta menyepakati rancangan RKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH bertempat di Aula Kantor Bupati(23/3). Hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST M.Eng, Para Wakil Ketua DPRD KLU, Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi SSTP MM, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda KLU,Para Kepala OPD, Kabid PPM Bappeda NTB dan Para NGO serta undangan lainnya.

Musrenbang RKPD Tahun 2023 mengambil tema “Pemulihan Ekonomi Untuk Lombok Utara Bangkit”

Bupati Djohan menyampaikan memasuki periode baru RPJMD 2021-2026 RKPD tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan dan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara yang tertuang dalam Perda KLU nomor 8 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026.

“Pelaksanaan dari RPJMD 2021-2026 ini pembangunan masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Pasca bencana gempa bumi tahun 2018, kemudian pandemi covid-19 yang mengoyak aspek kesehatan dan ekonomi global, nasional maupun daerah,”tuturnya.

Berdasarkan rilis BPS Periode September 2021 meningkatnya angka kemiskinan jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 1.840 jiwa atau angka kemiskinan pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,05 persen menjadi 27,04 persen dari tahun sebelumnya 2020 sebesar 26,99 persen.

Perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah tidak dapat dilaksanakan hanya secara biasa-biasa saja, tapi butuh upaya yang lebih jitu dan inovasi yang dapat diimplementasikan dengan mudah serta memberikan dampak nyata pada masyarakat.

“Pimpinan OPD harus punya kreasi dan serta melakukan jemput bola dalam upaya percepatan pembangunan KLU,”jelasnya.

Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD KLU berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat kunjungan misi dan lainnya.

“Aspirasi rakyat kami ke DPRD bukan hanya untuk ditampung melainkan ditindak lanjuti dan dianggarkan pada APBD,”katanya.

Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD untuk rencana anggaran tahun 2023 sebanyak 1578 butir terdiri dari fisik,sarana jasa, pengadaan bibit ternak, peralatan nelayan,peralatan pertanian perkebunan serta usulan-usulan lainya.

Kepala Bappeda Parihin S.Sos dalam laporannya menyampaikan Musrenbang RKPD secara umum untuk mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif yang dilakukan integrasi dengan penggalangan aspirasi sesuai kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan untuk penajaman penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan Kecamatan yang diintegrasikan dengan Prioritas pembangunan daerah.

“Tujuan Musrenbang untuk mendapatkan masukan atas partisipasi masyarakat, penyempurnaan rancangan akhir RKPD, mensinergikan usulan pembangunan top-down dengan buttom-up serta sebagai forum antar pemangku kepentingan yang diselaraskan,”pungkasnya.

Kita harapkan hasil dari Musrenbang dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan di kabupaten Lombok Utara yang kedua terciptanya kesepakatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.(den)