Wabup Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Se-KLU  

Tanjung Prokopim Setda KLU- Untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang cepat, tepat dan terpadu sebagai upaya penanganan dampak ekonomi covid-19, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, ST., M.Eng membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung di medana bay Hotel Tanjung (22/9). Dimana para narasumber  yang dihadirkan antara lain Anggota Komite IV DPD RI perwakilan NTB H. Lalu Suhaimy Ismy dengan materi “Peran DPD RI Terhadap Pembangunan Desa Khususnya Dalam Masa Pemulihan Perekonomian di Desa”, selain itu Analis Kebijakan Ahli Muda Pusdatin, BPI, Kemendes PDTT Novita Riani, S.Psi., M.SI, dengan materi “Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Percepatan Pencapaian SDGs Desa”, dan Kepla Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Korwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi NTB Rabindhra Aldy dengan materi “Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa” serta Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa – BPKP Wasis Prabowo, S.E., A.k., M.M., C.A., C.Fr.A.,Q.I.A dengan materi “Pengawalan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa”.dengan moderator Inspektur Inspektorat KLU H. Zulfadli SE.

Adapun para peserta Workshop ini diikuti oleh para kepala PD, Camat dan Kepala Desa Se-KLU.

Wabup Danny mengatakan memperkuat desa berarti wujud dari mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan program nawa cita pemerintah yaitu membangun dari desa.

 “Nawa cita ini perlu dimaknai secara seksama dikarenakan cita-cita itu mencerminkan bahwa titik fokus pembangunan sesungguhnya terletak di desa itu sendiri,”tuturnya.

Lombok Utara sebagai kabupaten baru di Provinsi NTB membutuhkan akselerasi dalam berbagai aspek pembangunan. Sehingga, percepatan dalam proses pembangunan daerah yang harus diiringi dengan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi lokal.

“Jika semua desa di bumi tioq tata tunaq maju, maka Lombok Utara pun akan maju,”ujanya.

Kepala desa dan BPD selaku mitra dalam melaksanakan pembangunan didesa harus memiliki kemampuan serta pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan keuangan yang cukup dalam pengelolaan keuangan desa.

Keberadaan BPD diharapkan dapat mewakili masyarakat untuk menjamin pemerintah desa bekerja fokus untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. BPD menjadi lembaga penyeimbang dan penyelaras dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintah desa.

Suatu kenyataan, bahwa pada masa pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid -19, pemerintah desa tidak mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar karena keterbatasan anggaran. 

“Melalui kesempatan ini. kami mengharapkan dukungan dari wakil kita di DPD RI untuk membantu mengawal program-program pembangunan yang di pusat agar bisa diprioritaskan untuk KLU,”ucapnya.(sha)