Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wabup Danny Sampaikan Tanggapan Kada atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD KLU

TANJUNG, Prokopim Setda KLU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara menggelar sidang Paripurna Tanggapan Kepala Daerah (Kada) atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KLU tahun anggaran 2021, dipimpin Wakil Ketua I H. Burhan M. Nur, SH.

Sidang paripurna kali ini diikuti 18 orang dari 30 anggota DPRD setempat, dilangsungkan di Ruang Sidang Legislatif Lombok Utara. Hadir dari pihak eksekutif Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, ST, M.Eng. beserta Kepala Perangkat Daerah selingkungan Pemkab Lombok Utara, Jumat (3/6/2022).

Wakil Bupati Danny Karter dalam penyampaian tanggapan Kada terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan, menuturkan struktur penyusunan rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 sedikit berbeda dengan rancangan peraturan daerah yang sama tahun sebelumnya (2020-red).

“Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 kita mempedomani Surat Edaran Kemendagri Nomor: 903/13456/Keuda tanggal 18 Mei 2022,” ujar Wabup Danny.

Dikatakan lebih lanjut, bahwa sesuai dengan masukan legislatif setiap tahun eksekutif tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2018, 2019, dan 2020 diisi dan dinilai tahun 2021. Kita memperoleh nilai rata-rata 72 dari nilai tertinggi 100. Nilai ini menempati urutan 2 setelah Kota Mataram,” kata wabup yang juga Ketua DPC Partai Gerindra KLU ini.

Orang nomor dua di bumi Tioq Tata Tunaq ini berharap faktor-faktor pengawasan pelaksanaan APBD yang berkualitas juga menjadi komitmen dan atensi pemerintah daerah. Wujud komitmen tersebut diejawantahkan melalui beberapa inovasi menuju era digital agar KLU setara dengan daerah-daerah lain yang telah maju.

Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, jelas Danny, setiap tahun Pemda melakukan inovasi-inovasi ke arah digitalisasi seraya menyebutkan penyusunan APBD menggunakan aplikasi SIPD Kemendagri, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan 30 PD, aplikasi BLUD 10 instansi, serta aplikasi Dana BOS 178 sekolah. Selain itu, ada pula upaya peningkatan PAD berikut sistem pengelolaannya, termasuk pula memperbaiki regulasi yang sudah ada.

“Sektor pariwisata menyumbang kontribusi terbesar dalam PAD kita sehingga pemerintah terus melakukan sosialisasi dan promosi menghidupkan kembali pariwisata yang masih terdampak akibat pandemi Covid-19,” terangnya.

Disampaikan pula terkait upaya penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi yang tetap menjadi prioritas dalam penganggaran. Di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang negatif akibat pandemi, upaya penanggulangan kemiskinan menghadapi tantangan yang tidak ringan.

“Penanggulan kemiskinan ini harus dilakukan dengan berorientasi pada hasil tepat sasaran berbasis pada data mikro,” tandas Danny.

Menurutnya, saat ini pihak eksekutif tengah menyusun Peraturan Bupati tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang difokuskan pada berbagai strategi, seperti pemberdayaan ekonomi yang tepat sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar, pendekatan teknologi, mendorong perubahan perilaku konsumsi dan pengeluaran yang lebih baik. Dengan sejumlah upaya itu diharapkan kebutuhan pangan maupun kebutuhan non pangan dapat terpenuhi, sehingga kebutuhan dapat dicapai di atas garis kemiskinan. 

Ada pula verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Verval DTKS) secara intensif dengan berkolaborasi bersama pemerintah desa. Kemudian empati integritas dan layanan berorientasi hasil pelayanan prima.

“Kita pun membangun sistem pelayanan yang terintegrasi mulai tingkat desa, layanan kritik dan pengaduan masyarakat berbasis Android, menyiapkan anggaran insidentil Baznas,” tutup putra mantan Ketua TPPKLB tersebut. (pal_djn)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *