Wabup Lombok Utara Ikuti Rakor Penanggulangan Kemiskinan NTB

Mataram,Prokopim KLU- Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Ferianto R, ST., M.Eng mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB dengan Tema “Perubahan Midset Masyarakat dan Pendekatan Sosial dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan NTB” yang dibuka oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah M.Pd bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram, (6/6).

Dimana Rakor ini diikuti jugaoleh seluruh Wakil Kepala Daerah Se-Provinsi NTB yang juga sebagai Ketua TKPKD, selain itu juga diikuti oleh Para Kepala Bappeda Se-NTB, serta unsur terkait lainnya. 

Wagub NTB Sitti Rohmi menyampaikan  sulitnya penanggulangan kemiskinan di NTB dan kabupaten/kota disebabkan oleh dua faktor yakni faktor data dan mindset keduanya membuat angka kemiskinan di daerah yang ada di Provinsi NTB masih tunggi. 

Dimana faktor mindset terlihat dari masih banyak masyarakat desil 8-10, yang dikatagorikan mampu tetapi masih menerima bantuan dari Pemerintah  yang ke peruntukan seharusnya diterima masyarakat miskin selain itu  adalah data, dimana data tingkat kemiskinan di NTB juga sangat dipengaruhi oleh mindset masyarakat. Dimana terlihat dari masih banyak masyarakat kita yang desil 8,9 dan 10 masih menerima bantuan.

“Dua faktor ini yang membuat angka kemiskinan di daerah selalu tinggi,”tegasnya

Wagub NTB juga mengajak multi pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, Pemerintah Desa dan Dusun, untuk berkolaborasi dan bersinergi melakukan croscek data dengan baik dan valid mulai dari tingkat Dusun dan Desa. Dengan demikian maka target angka nol persen kemiskinan sesuai amanat Inpres nomor 4 tahun 2022, tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, akan dapat kita capai bersama.

Sementara itu Wabup Danny menuturkan bahwa permasalahan mindset dan data  dalam menentukan katagori miskin menjadi permasalahan semua pihak, dimana dengan data kemiskinan yang cukup tinggi menajdi PR bersama semua pihak, mindset serta proses pendataan para penerima bantuan sudah tepat sasaran atau tidak. 

“Jika melihat kondisi data dengan apa yang dilihat di lapangan masih terjadi selisih keyakinan baik di level daerah maupun Provinsi di NTB,” ujarnya. 

Dengan perbaikan data kemudian perubahan mindset kita harapkan ada perubahan angka kemiskinan di daerah, dimana juga TKPKD  terus berkoordinasi terkait dengan data serta ketepatan sasaran penerima bantuan. 

“Di KLU sendiri pada tahun 2022 angka kemiskinan 25,93 persen, angka kemiskinan ini bisa turun jika data dan mindset masyarakat berubah,”tuturnya.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemda sendiri yakni memastikan data selain itu juga program yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran.(den)