Bupati Djohan Harapkan Relawan Moderasi Beragama Tetap Jaga Kondusifitas Dan Keamanan Daerah

Tanjung, Prokopim Setda KLU -Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu,SH, membuka sekaligus menjadi narasumber pada acara pembinaan verifikasi dan validasi data Relawan Moderasi beragama Tahun 2023  tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama KLU, Bertempat di Lesahan Sasak Narmada, Rabu ( 23/8).Tampak hadir juga Kepala Kemenag KLU Dr. H.Jalalussayuthy, SS, M.Pd, Kasat Intel Polres Lontara AKP. Ahmad majemuk, Kasi Bimas Islam Kemeneg KLU H. Sulhi Akbar,  S. Ag, Wakil Ketua FKUB  KLU Marianto serta undangan lainnya.

Bupati Djohan menyampaikan pada tahun 2023 Negara Indonesia berusia 78 tahun, sebagai warga negara tentunya patut disyukuri, meskipun bangsa Indonesia memiliki banyak agama,budaya,suku dan ras tetap saling menjaga toleransi yang dibingkai dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. 

“Saya sangat mengapresiasi Kemenag KLU yang telah menginisiasi kegiatan ini, dengan harapan kondusifitas, kemanan di daerah tetap terjaga dikarenakan daerah kita  merupakan yang paling aman diantara kabupaten/ kota di Provinsi NTB,” tuturnya. 

Para relawan moderasi beragama agar tetap menjaga kerukunan umat beragama di KLU,untuk diketahui bersama masyarakat kita di Lombok Utara dengan tiga agama besar yakni Islam, Budha dan Hindu tentunya keberadaan menjadi modal dasar untuk membangun Bumi Tioq Tata Tunaq ke arah yang lebih baik. 

“Para Relawan nantinya setalah dikukuhkan oleh Menteri Agama RI nantinya akan berhadapan dengan tugas-tugas salah satunya ikut serta mengawal dan menyukseskan pemilu di tahun 2024,”tuturnya.

Sebelumnya Kepala Kemenag KLU H. Jalal melaporkan bahwa peserta pembinaan verifikasi dan validasi data Relawan Moderasi beragama Tahun 2023 bersal dari 43 Desa yang ada di Lombok Utara, diaman masing-masing desa mengirim dua perwakilan sehingga jumlah peserta sebanyak 86 orang. 

Para relawan yang telah dibentuk nantinya akan tergabung dengan semua relawan dari  kabupaten/kota yang ada di NTB yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama RI H. Yaqut Cholil Qoumas di Mataram. 

“Para relawan ini merupakan garda terdapan sekaligus pengumbung antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” jelasnya.(pal)