Bupati Djohan Sampaikan Rancangan APBD KLU Tahun Anggaran 2024

Tanjung, Prokopim Setda KLU  –  Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH sampaikan pengantar nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KLU tahun 2024 pada saat mengahadiri rapat paripurna DPRD KLU,bertempat di Ruang Sidang DPRD (6/11).Sidang paripurna sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi, S.Ag, M.Sos, didampingi Wakil ketua I DPRD KLU H. Burhan M Nur, SH dan di saksikan juga Anggota dewan lainnya.

Selain itu juga Paripurna dihadiri Pabung Dandim 1606 Mataram Letkol Ibnu Haban, para kepala PD,   Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung Firmansyah, ST, Branch  Manager Bank NTB Syariah Cabang Tanjung Umarta, SH, Serta undangan lainnya. 

Dalam penyampaian Bupati Djohan menjelaskan bahwa secara substansif rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2024 merupakan proses dan tindak lanjut dari rencana pembangunan daerah yang telah disusun baik rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD), maupun

rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Proses dan tahapan penyusunan rancangan APBD ini tentu harus tetap konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis,”tandasnya.

Dalam pelaksanaanya oleh seluruh komponen daerah KLU  dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. 

“Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan tidak terlepas dari kerjasama semua pihak baik itu pemerintah pusat,pemerintahan Daerah, masyarakat maupun stakeholder, dengan mencermati dinamika perekonomian sekarang,”katanya. 

Lebih lanjut kata Bupati Djohan yang juga pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi NTB ini, Kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tinggi melalui hilirisasi SDA serta Penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. 

Pembangunan nasional sejalan juga  dengan moto pemerintah KLU pemulihan ekonomi untuk lombok utara bangkit, selain dinamika kebijakan fiskal realitas perkembangan kehidupan sosial ekonomi secara nasional mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan. 

“Semua ini tentu tidak lepas dari aktivitas berbagai sektor ekonomi yang selama ini menjadi sumber pendapatan tersebut harus melakukan pemulihan terlebih dahulu,”tuturnya 

Bupati Djohan juga membeberkan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan daerah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan dana transfer ke  daerah dan turunannya peraturan Kemenkeu nomor 110 tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya, kebijakan ini diselaraskan pada rencana pembangunan jangka menengah Nasional, rencana kerja pemerintah pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN Tahun anggaran 2024. 

Selain itu pemerintah daerah terus bergerak dalam membangun daerah walaupun disaat perekonomian masih terasa berat dan ditahun 2024, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyukseskan pemilihan umum presiden, pemilihan legislatif serta pemilihan kepala daerah baik pemilihan gubernur maupun bupati/ walikota serta merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama dan bukti kesungguhan bersama dalam membangun KLU ke arah  yang lebih baik dan sebagai momen penting dalam pembangunan daerah. 

“Saya mengajak seluruh pihak yang terlibat, termasuk legislatif, para pejabat baerah, serta masyarakat, untuk turut serta dalam proses perencanaan, evaluasi dan perbaikan rancangan APBD  agar mencerminkan kepentingan bersama dan menjadi instrumen Yang efektif dalam  mencapai  tujuan pembangunan daerah,”harapnya.

Dimana dengan kerja sama yang baik dan komitmen bersama, akan mampu merumuskan APBD yang berdaya guna, transparan, dan akuntabel dengan itu, kita akan dapat menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga. 

Di ungkapkan lebih lanjut, dalam menyusun APBD, Pemda tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lombok Utara melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung sektor- sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperbaiki dan mengembangkan jaringan jalan, dan sarana prasarana lainnya demi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk layanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan.

“Masyarakat Lombok Utara harus merasakan perubahan positif dalam pelayanan yang kita berikan serta pemberdayaan ekonomi guna mendukung pengembangan ekonomi lokal, menggalakkan investasi, dan memberikan dukungan kepada UMKM serta sektor-sektor ekonomi lainnya agar dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja,”tandasnya.

Penyusunan anggaran bukanlah tugas yang mudah namun dengan kolaborasi dan kerja sama antara Pemda dan DPRD KLU,semua memberikan masukan dan pandangan yang konstruktif demi perbaikan APBD yang lebih baik.

“Eksekutif Kami akan terbuka untuk mendengar setiap saran yang membangun, dengan semangat kebersamaan dan dedikasi untuk kemajuan KLU,”tuturnya. 

Postur APBD dalam pengantar nota keuangan dapat di sampaikan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 merupakan turunan dari dokumen kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas plafon anggaran sementara Tahun anggaran 2024, tentunya dengan harapan tahapan pembahasan selanjutnya dapat kita selesaikan dalam waktu yang tepat. 

Pemerintah KLU  tetap membuka diri untuk menerima masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah KLU Tahun anggaran 2024.Baik terhadap komponen pendapatan, pengeluaran/ belanja, komponen pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaan APBD 

“Manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat banyak,”katanya.(pal)