Serahkan Program SeHAT, Bupati Minta Nelayan KLU Konsisten Bekerja

Gangga, Prokopim Setda KLU -Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan memfasilitasi nelayan memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).Program sehat nelayan merupakan salah satu satu upaya Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penataan atau legalitas aset dan penggunaan aset sebagai modal pengembangan usaha nelayan. Pemerintah daerah KLU melalui Dinas KPPP bersama BPN telah menerbitkan 100 sertifikat.adapun penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH bertempat di Aula Dinas KPPP (8/4). Turut hadir Kepala BPN KLU Supriadi, SH. MH, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Tresnahadi, S.Pt, Kepala Diskoprindag Drs. Abdul Hamid serta para penerima sertifikat.Bupati Djohan menyampaikan pihaknya mengaku bersyukur bisa hadir di tengah-tengah para nelayan Lombok Utara, Ia juga mengingatkan bahwa seorang nelayan harus memiliki mental yang kuat dan konsisten dalam bekerja.”Tidak boleh minder dan berkecil hati karena orang yang sukses bisa melalui berbagai jalan salah satunya nelayan,”katanya.Daerah kita memiliki sektor pertanian dan perikanan luas harus bisa dimaksimalkan bahkan menjadi komoditas unggulan, mengingat pariwisata yang menjadi sektor unggulan KLU tengah berada dalam situasi sulit pasca Pandemi Covid-19. Maka dari itu Bupati dalam tiap kesempatannya selalu mendorong para anak muda untuk bisa menjadi petani yang sukses dan berhasil, serta mengubah anggapan bahwa petani bukanlah pekerjaan yang menjanjikan. Diakhir sambutannya bupati berpesan supaya para nelayan bisa bekerja sungguh-sungguh serta berharap para nelayan punya penghasilan yang bagus serta menjadi nelayan yang terampil.

Ditempat yang sama Kadis KPPP Tresnahadi melaporkan bahwa penyerahan sertifikat merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah terus berupaya melakukan terobosan guna mensejahterakan masyarakat, khususnya nelayan sebagai pelaku utama usaha perikanan.”Mari manfaatkan fasilitas bantuan yang telah diberikan dengan baik dan bertanggung jawab,” ungkap Tresna.Lebih Lanjut Kata Mantan Sekdis Dukcapil KLU ini, Kerjasama lintas sektor merupakan kunci utama dalam upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Berjalannya program Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan juga tidak lain hasil dari kerjasama lintas sektor,”jelasnya.Dalam pada itu Kepala BPN KLU Supriadi mengukapkan penyerahan sertifikat program lintas sektor menargetkan 100 sertifikat SEHAT NELAYAN (Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan) dan 300 sertifikat untuk masyarakat pelaku usaha UMKM yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara.”Program ini sudah terlaksana sehingga total sertifikat Program Strategis Nasional (PSN) yang telah terselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 3.100 yang mana terbit melalui kegiatan PTSL sebanyak 2.700 sertipikat dan 400 terbit melalui kegiatan Lintas Sektor,”tutupnya.Supriadi berharap dengan dibagikannya sertifikat kepada para nelayan, diharapkan nantinya dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat khususnya nelayan, serta dengan semangat Reforma Agraria yang didalamnya mencakup Legalisasi asset dan akses Reform.”Dengan sertifikat ini nelayan bisa mendapat akses modal, pasar, teknologi dan pembimbingan penguatan kelompok nelayannya, tentu dengan difasilitasi oleh stakeholder terkait,” tutupnya. (atn)Foto:den/prokopim