Bupati Lombok Utara Buka Rakor Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Tanjung, Prokopim Setda KLU -Dalam rangka Percepatan Pengentasan Kemiskinan di KLU Tahun 2023,Pemda menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dibuka langsung Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH, Bertempat di Aula Kantor Bupati, Sabtu ( 20/5 ). Tampak hadir juga Sekretaris Daerah ( Sekda ) KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM, Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Arrief Chandra Setiawan, M.Si, Kepala BPS KLU, Drs Syamsudin, Para Asisten Setda KLU,para  Kepala PD di Lingkungan Pemda KLU, Para camat serta kepala Desa se-KLU.

Di hadapan para peserta Rakor Bupati Djohan menyampaikan berdasarkan Laporan dari Kepala BPS NTB dan KLU beberapa hari lalu tentang kondisi daerah pasca di adakan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsoksek) pada akhir Tahun 2022 yang lalu angka kemiskinan di Bumi Tioq Tata Tunaq mengalami peningkatan yang signifikan yakni diangka 36 persen lebih.

Sebelumnya angka kemiskinan Lombok Utara saat baru pisah dari Lombok Barat pada tahun 2008 berada di angka 43,14 persen kemudian perlahan mulai menurun hingga pada Tahun 2021 mencapai 27,04 persen dan pada Tahun 2022 menjadi 25,93 persen. 

Dengan adanya peningkatan angka kemiskinan di Lombok Utara Bupati meminita kepada semua pihak untuk bersama-sama berkolaborasi demi mengambilkan angka kemiskinan di Lombok Utara.

“Angka kemiskinan di KLU dari 36 persen harus kita turunkan menjadi 25,93 persen nantinya,”tandasnya.

Bupati Djohan juga  membeberkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan  Pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan salah satunya dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang mana bunga Bank dibayarkan oleh Pemda sendiri. 

“Pinjaman ini bisa di akses oleh masyarakat di Bank NTB Syariah dikarenakan sudah menjalin kerjasama sejak tahun 2022 lalu,”terangnya.

Pinjaman tanpa bunga merupakan salah satu ikhtiar pemerintah daerah guna membangkitkan perekonomian masyarakat kecil yang sempat terburuk akibat pandemi Covid 19.a

Sebelumnya Sekda KLU Anding Duwi melaporkan Rakor yang dilaksanakan merupakan pertemuan yang sangat pital sekali, karena berkaitan dengan hasil kinerja kita semenjak Lombok Utara berdiri. 

Angka kemiskinan di KLU pada tahun 2009 berada di angka 43,14 persen tetapi dari tahun ketahuan angka kemiskinan di daerah mengalami penurunan yang segenifikan sampai dengan tahun 2021 lalu, namun setelah dilakukan Regsosek pada akhir tahun 2022 lalu angka kemiskinan di KLU mengalami peningkatan.

“Peningkatan ini membuat kita yang  berada di pemerintahan baik kabupaten hingga desa belum bekerja maksimal selama Lombok Utara berdiri,”tandasnya.(val)