Pemda KLU Jalin MoU Dengan Institut Kapal Perempuan Dan LPSDM 

Tanjung, Prokopim Setda KLU-Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan kerjasama dengan Institut KAPAL Perempuan Jakarta dan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Nusa Tenggara Barat dalam program INKLUSI fase pertama yaitu tahun 2023-2025.Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sendiri dilakukan oleh Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu SH bersama dengan Direktur Institut Kapal Perempuan Misiyah bertempat di Kantor bupati (29/12).Hadir mendampingi Bupati Kepala Dinas Dukcapil H. Rubain M.Si, Kepala DP2KBPMD Ir. Hermanto, Kadis Sosial PPPA Faturrahman S.ST dan Kabag Pemerintahan Setda KLU I Ketut Merta S.Sos.

Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu menyampaikan ditengah beberapa persoalan yang dihadapi pemerintah daerah seperti masih  adanya pernikahan dini, stunting kekerasan terhadap perempuan, sehingga dengan MoU kita bisa saling melengkapi dan semoga apa yang kita inginkan bisa kita wujudkan bersama -sama .

Di usia yang ke- 14 tahun KLU masih banyak hal yang lakukan dalam proses pembangunan terlebih dengan adanya musibah gempa dan pandemi Covid-19.

“Terima kasih pada institut Kapal Perempuan dan LPSDM yang telah berbuat untuk kepentingan masyarakat Lombok Utara khususnya yang berkaitan dengan perempuan semoga dirasakan manfaat ,”ucapnya.

Sementara itu Direktur Institut KAPAL Perempuan Minsyiah menuturkan dengan dilakukan penandatanganan MoU antara Kapal Perempuan dengan pemerintah daerah nantinya terjalin kolaborasi untuk penanganan emam isu prioritas Inklusi Kapal Perempuan dan LPSDM membuka akses perempuan, disabilitas dan kelompok marginal terhadap hak atas identitas hukum, jaminan sosial, penghapusan kekerasan khususnya kekerasan seksual sesuai dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penghapusan perkawinan anak, pemulihan ekonomi paska pandemi dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

“Pemberdayaan perempuan dilakukan nantinya melalui Sekolah Perempuan, mengembangkan media edukasi melalui Radio Nina Bayan, Pos Pengaduan isu-isu Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) serta pengembangan ekonomi perempuan yang resposif gender,”bebernya.

Ditempat yang sama Direktur LPSDM Ririn Hayudiani menuturkan kolaborasi menjadi strategi untuk saling membantu sesuai dengan tanggung jawab dan peran masing-masing antara pemerintah, masyarakat sipil dan penerima manfaat pembangunan. 

Pemerintah melakukan pemenuhan hak yang tepat sasaran, sementara masyarakat aktif memantau dan mengawal agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua sehingga prosesnya melibatkan partisipasi multipihak sesuai dengan prinsip pembangunan inklusif dan prinsip SDGs yakni tak seorangpun boleh ditinggalkan.

“Harapan kedepan sebagai program jangka panjang, Kabupaten Lombok Utara ini dapat memastikan perspektif GEDSI dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, kebijakan, anggaran dan pemantauan pembangunan dan menjaga keberlanjutan,”harapnya.

Pengembangan program INKLUSI merupakan implementasi dari program Kerjasama antara Pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan pemerintah Australia dibawah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).

“Tujuan program INKLUSI ini adalah mendorong agar lebih banyak kelompok yang terpinggirkan dilibatkan dan berpartisipasi serta menikmati manfaat dari pembangunan di bidang sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia,”terangnya.

Usai penandatanganan MoU dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tiga  Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P2KBPMD) serta Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil.(den)