Wabup Danny Sampaikan Rancangan Perubahan APBD Dan PPAS KLU Tahun Anggaran 2023

Tanjung,Prokopim Setda KLU-Wakil Bupati Lombok Utara Danny karter Febrianto R, ST., M.Eng sampaikan Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 pada saat Rapat Paripurna DPRD KLU (11/9). 

Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang dipimipin langsung oleh Ketua DPRD KLU Artadi S.Sos, dampingi Wakil Ketua I DPRD KLU H. Burhan M Nur,SH serta disaksikan juga oleh para anggota dewan. 

Selain itu juga Paripurna ini dihadiri oleh Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM, para perwakilan Anggota Forkopimda, Assisten Setda KLU,  Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Tanjung Umarta SH, Kepala OPD, serta undangan lainnya. 

Wabup Danny menyampaikan ditengah berbagai dinamika dan tantangan global yang terus mendera, trend perkembangan ekonomi nasional terus berada pada jalur yang tepat, karena ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang semakin bergeliat serta didukung oleh sektor eksternal yang semakin resilient.

Dimana proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mempertimbangkan berbagai faktor secara komperhensif, termasuk didalamnya terdapat aktivitas ekonomi yang terus berkembang baik dari faktor domestik maupun global. 

“Pemerintah memandang bahwa rentang angka pertumbuhan pada tahun 2023 di angka 5,3 persen sampai 5,9 persen, ini mencerminkan optimisme arah pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan yang sangat baik,”ujarnya.

Lebih lanjut kata Danny rentang angka proyeksi secara realistis mencerminkan optimisme tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat, berbagai leading indikator terus mengalami peningkatan terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2023.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2023, strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, pemerintah akan meneruskan program pro-poor dan pro-employment untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Selain kebijakan fiskal, realitas perkembangan kehidupan sosial ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 juga masih sangat terasa pengaruhnya hingga sekarang.

“Perkembanhan ekonomi secara nasional mengalami pertumbuhan positif yang cukup signifikan, hal tersebut tidak terlepas dari aktivitas berbagai sektor ekonomi yang selama ini menjadi sumber pendapatan,”katanya.

Dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi, sesuai dengan amanat pasal 135 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

“Sebagai bentuk keberpihakan dan kerjasama pemerintah pusat dengan daerah dalam meningkatkan kunjungan wisata baik mancanegara dan domestik, dengan berbagai kegian atau event tahunan seperti pada tahun ini yakni  Gili Festival yang akan di gelar pada tanggal  13-16 minggu ini,”tuturnya.

Sementara itu terkait APBD Perubahan 2023, Wabup Danny menyampaikan secara umum pendapatan daerah di proyeksi sebesar 995,93 M, naik sebesar 47,16 M atau 3,88 persen dari proyeksi sebelumnya 957,76 M.

Pendapatan terdiri dari PAD yang semula 175 M menjadi 184,90 M naik sebesar 9,90 M, pendapatan transper semula 779,91 M menjadi 807,18 M naik sebesar 27,26 M, lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar 3,85 M tidak mengalami perubahan.

“Untuk belanja daerah sendiri dalam perubahan APBD tahun 2023 ditujukam untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat,”tuturnya.

Wabup Danny juga membeberkan dalam pelafon anggaran sementara untuk belanja daerah diproyeksikan mencapai 1.012 M, naik sebesar 52,62 M lebih dari proyeksi sebelumnya yaitu 959,91 M yang terdiri dari belanja operasi semula 664,35 M menjadi 701,76 M naik sebesar 37,41 M, belanja modal semula sebesar 175,33 M menjadi 190,04 M naik sebesar 14,70 M, belanja tidak terduga sebesar 3,12 M dan belanja transfer semula dianggarkan 117,09 M menjadi 117,59 M naik sebesar 500 juta.

Belanja dialokasikan untuk pelaksanaan unsur-unsur kewilayahan sebesar 14,74 M, unsur pemerintahan umum sebesar 7,72 M, unsur pendukung urusan pemerintahan 65,54 M, unsur pengawasan urusan pemerintah sebesar 6,83 M, unsur penujang urusan pemerintah sebesar 183,74 M, urusan pemerintahan pilihan sebesar 63,25 M, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 553,79 M dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 116,87 M.

“Saat ini pemerintah menganggatkan penerimaan pembiayaan sebesar 23,25 M dan pengeluaran pembiayaan sebesar 6,65 M,”tuturnya.(sha)